Politik Identitas Yang Dogmatis…

Demokrasi, sebuah sistem yang diklaim terbaik dalam bidang tata negara, mulai memunculkan frasa “Politik Identitas”. Gaungnya semakin lama makin kencang, bermula dari riuhnya kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada) di Ibukota. Dan, frasa “Politik Identitas” semakin keras digaungkan, menjelang kontestasi pemilihan presiden (pilpres).

Jika disimak, isu agama, menjadi bahan kajian para pemerhati dan pengamat politik. Bagi mereka, pilkada Ibukota mencerminkan kentalnya “Politik Identitas” berbasis agama, utamanya ketika membahas kekalahan sang calon yang juga petahana. Beberapa cendekiawan politik, menilai “Politik Identitas”, seharusnya tidak lagi digunakan sebagai acuan dalam menilai kapabilitas dan kapasitas seseorang untuk memimpin.

Di iklim demokrasi, seharusnya yang berhak memimpin adalah sosok yang beintegritas, berdedikasi, mampu memecahkan masalah, dan jujur serta anti korupsi. Pemimpin dipilih berdasarkan kriteria yang universal, bukannya berdasarkan sentimen suku, AGAMA, ras dan adat istiadatnya (SARA).

Tetapi… Bagi saya… “Politik Identitas”, utamanya menilai latar belakang keyakinan dan kepercayaan  calon pemimpin adalah sebuah keniscayaan.

Demokrasi dengan segala sistemnya, memang dipandang sebagai sebuah jalan keluar, untuk menata kehidupan sebuah bangsa.

Tetapi… Bukan berarti, masyarakat demokratis harus menerapkan cara cara universal dalam menjalankan hak politiknya. Bagaimanapun, memilih seseorang untuk menjadi pemimpin-nya adalah sebuah hak konstitusional yang subyektif.

Seorang warga negara, yang masuk ke bilik suara, sejatinya menggunakan nalarnya, untuk menentukan, siapakah yang paling “BERHAK” untuk memimpin. Dalam kajian filosofi keilmuan, NALAR manusia dalam mengukur KEBENARAN terbagi atas 3 tingkatan.

Kebenaran yang paling rendah tingkatannya, adalah KEBENARAN ILMIAH. Dalam aspek ini, CALON yang paling berhak memimpin adalah yang sudah teruji secara ilmiah. Salah satu metodenya adalah tingkat elektabilitas dalam metode survey. Jika menggunakan nalar kebenaran ilmiah, seharusnya calon yang terpilih adalah orang yang tertinggi tingkat elektabilitasnya dalam survey survey ilmiah. Karena dalam survey tersebut, merepresentasikan sosok yang dianggap paling berhak memimpin dengan parameter dipilih oleh mayoritas populasi. Kebenaran ilmiah pada dasarnya adalah menilai kebenaran sesuai dengan kenyataan yang diyakini dan mampu ditangkap nalar masyarakat mayoritas.

Namun, pada akhirnya, tidak selalu pemenang survey terpilih menjadi seorang pemimpin. Karena, pemilih, tak sekedar menggunakan Nalar Kebenaran Ilmiah dalam menyalurkan suaranya. Tingkatan kebenaran diatas kebenaran ilmiah adalah kebenaran Non Ilmiah. Dalam aspek ini, sosok yang berhak dipilih tak semata yang diyakini paling kredibel atau ter-kapabel berdasarkan kajian ilmiah. Unsur utama kebenaran Non Ilmiah adalah kebenaran yang terkandung dalam nasehat, petuah, arahan, wibawa dan hal hal yang tak terukur lainnya. Bisa jadi, sosok yang kapabel menurut kajian ilmiah tidak dipilih, karena ia tidak memiliki aspek kepemimpinan non ilmiah, seperti santun, sopan dan kelembutan hati serta wibawa.

Dan, kebenaran dalam tingkatan absolut, yang menjadi patokan utama pemilih dalam menentukan siapa pemimpinnya, adalah kebenaran dogmatis. Dalam filosofi ilmu, kebenaran dogmatis berlaku subyektif, karena berkaitan dengan keyakinan dan kepercayaan. Dalam bahasa agama Islam, hal ini disebut sebagai Akidah. Di dalam Islam, akidah adalah hal yang dinomorsatukan dalam segala urusan, tidak hanya antara manusia dengan Tuhannya, tetapi juga dalam hal hubungan antar sesama manusia, atau muamallah. Dan ternyata, urusan kepemimpinan menjadi salah satu pokok bahasan yang tertulis dalam Al Qur’an, sebuah Kitab suci yang diagungkan oleh umat mayoritas di Indonesia.

Nampaknya, kecenderungan pemilih untuk mengedepankan identitas agama seorang calon pemimpin, dikritisi sebagai sebuah hal yang bertentangan dalam demokrasi. Rupanya, beberapa kalangan, ingin agar proses politik di negeri ini, berjalan secara ilmiah. Bukannya kental dengan unsur dogmatis, yang hanya akan menyeret sentimen agama dalam kontestasi pemilu, pilkada, dan pilpres.

Tapi… sebaiknya kita berkaca…

Jika seseorang menentukan pilihannya, sesuai dengan dogma agama yang ia yakini, dimanakah letak kesalahannya ???

Bukankah prinsip kebebasan adalah salah satu pilar demokrasi ??? terlebih jika seseorang menganggap memilih pemimpin menjadi bagian dari ibadah, dan hal ini dijamin dalam konstitusi kita ???

Jadi, yang merasa gerah dengan gerakan politik identitas yang mengedepankan akidah dan kalimat syhadat…

Dimana anda letakkan AGAMA ? Sebagai sebuah kebenaran ilmiah kah ? kebenaran non ilmiah kah ? atau kebenaran dogmatis ?

Wallahu ‘alam bi shawab…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *