Freeport oh Freeport…

Alhamdulillah alla kuli hal… Segala Puji Hanya Milik Allah atas setiap keadaan…

Jum’at, 13 Juli 2018, kita mendengar kabar, bahwa Pemerintah Indonesia, menandatangani perjanjian Heads of Agreement (HoA) dengan Freeport-McMoran Inc. (FCX). Inti dari HoA adalah kesepakatan peralihan saham PT Freeport Indonesia (PTFI).

HoA yang ditandatangani hari ini, menindaklanjuti kesepakatan yang sudah terjadi antara pemerintah dengan FCX di tanggal 27 Agustus 2017 lalu.
Intinya, pemerintah “boleh memiliki 51% saham PTFI”…

Tapi…

51% saham itu ngga gratis brooooo…

Di dalam HoA, nilai 51% saham itu sejumlah 3.5 Milyar Dollar AS, atau sekitar Rp. 55 Trilyun. Jadi pemerintah BELI SAHAM, kagak Gretongan…

Padahal tanah-nya, kan masuk wilayah negara kita ya… tapi… karena butuh perusahaan tambang buat mengeluarkan tembaga dan emas dari perut gunung Grasberg, ya akhirnya kita harus beli perusahaan… yang semenjak 1967 menggali harta karun di tanah kita…

Bayangin aja nih…

Lau punya tanah… di dalam tanah itu ada tembaga ama emas… tapi karena ngga punya cangkul, lau nelpon FCX di AS. Lau “mengemis minta bantuan mereka” agar FCX sudi menolong, dan mencangkul tanah buat keluarin tembaga ama emas yang ada didalam tanah milik kita, plus jualain tembaga ama emas itu ke Pasar dunia… akhirnya FCX bikin perusahaan khusus buat “nyangkul” tanah kita, namanya PTFI.

Mulai 1967 sampai 2021, lau sebagai pemilik tanah, seakan “ongkang-ongkang kaki”. PTFI yang susah payah nyangkul, buat ngeluarin tembaga ama emas dari tanah kita. Itungannya PTFI dah baik, karena pemerintah Indonesia kebagian 9.36% saham PTFI.

Jika dalam setahun PTFI untung 100 Juta, Pemerintah yang modalnya cuman punya tanah, dapat 9.36 juta. PTFI nanti juga bayar pajak, insentif dan sebagainya, plus pembukaan lapangan kerja di Papua.

Sepintas kata, FCX dan PTFI adalah dewa, karena bersedia ngasih porsi keuntungan ke kita. Padahal, kalau kita lihat, di dalam tanah kita itu, emas brooooo…. Ama tembaga…. Apakah porsi 9.36% adil bagi pemilik tanah ???????

Jawabnya… Tidak!!!!

Apa langkah pemerintah ????

Pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan, bahwa PTFI, yang semula memiliki izin Kontrak Karya (KK) harus mengurus izin baru bernama Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Menurut saya, ada 2 poin penting yang harus dipenuhi PTFI agar mendapatkan IUPK :

1. Mendirikan smelter
2. Divestasi saham 51%

Jadi…. Pemerintah memilih mengeluarkan kebijakan agar PTFI mengurus IUPK, sebagai cara untuk “menekan” FCX untuk divestasi atau melepas sahamnya. Sekali lagi, melepas berarti bersedia MENJUAL saham mayoritasnya.

Selain minta bagian saham, pemerintah juga mengharuskan PTFI Membangun Smelter. Tujuannya, agar tembaga yang digali dari Tanah Grassberg di Papua, tidak dijual dalam keadaan mentah.

Smelter adalah instalasi pemurnian mineral, yang mengolah tembaga mentah, menjadi tembaga murni. Sehingga bisa meningkatkan nilai jual hasil tambang Grassberg di Papua.

Pembangunan Smelter ini, mutlak dan harus dilakukan oleh PTFI. Pembangunan Smelter sangat menguntungkan posisi Indonesia. Karena bisa meningkatkan pendapat dari pengolahan hasil tambang, serta membuka lapangan pekerjaan baru.

Kabarnya lokasi yang “dicalonkan” untuk Membangun Smelter Ada di Gresik-Jawa Timur.

Tapi…

Smelter ini, baru Akan jadi paling cepat 2022. Karena proses pembangunannya butuh waktu 3 tahun. Selama 2018-2022, Kita masih menjalankan pola lama.

PTFI mengolah tambang Grassberg, ambil tembaga Dan enas, Dan jual ke pasar dunia dalam keadaan mentah.

Jika akhirnya Indonesia punya saham mayoritas, juga wajib menyediakan modal pembangunan Smelter, apabila kas internal PTFI ngga cukup buat membiayainya…

Semoga Ada Dana besar ya di PTFI, buat bangun Smelter itu, sehingga pemerintah dan negara ga perlu nambahin modal ke PTFI…

Kan kita tahu, Insonesia bukan negara yang “dompetnya tebel”…

Kembali ke masalah tanah ama tukang cangkul….

Lu bayangin aja, kita sebagai pemilik tanah, cuman kebagian untung kecil ketika emas ama tembaga dari tanah kita dijual. Harusnya kan bisa kita hentikan saja, kerjasama ama si tukang cangkul.

Kan kita yang punya tanah….

Kalau pemerintah melakukan itu…

kemungkinan besar, AS akan menghajar pemerintah dan negara kita. Paling ringan, sangsi AS itu embargo. Mau tahu seberapa besar dampak embargo ???

Lau maen dah ke pangkalan udara.

Semenjak AS menyatakan Indonesia melakukan pelanggaran HAM di Timor Timor (sekarang Timor Leste), ada embargo suku cadang pesawat tempur, khususnya F-16. Dampaknya…. Kita punya pesawat, tapi ngga bisa merawat… akibatnya…. Pesawatnya, ngendon mulu di darat… kalau-pun bisa terbang, suku cadangnya hasil kanibal… kondisi F-16 kita saat di embargo, mirip sepeda motor rakitan yang biasa dipakai tukang antar air mineral gallon… bisa jalan, tapi ya begitu dah….

Karena apa ???

karena embargo…

Kabarnya sih embargo itu sudah dicabut… sehingga pesawat F-16 kabarnya dah bisa dirawat dengan baik… Dan terbang optimal untuk menjaga kedaulatan negara…

Padahal embargo itu, sangsi paling ringan (menurut gue), kalau pemerintah Indonesia “galak” ama FCX. Paling berat ya seperti yang dialami Irak bro…. disikat abis ama pasukan Avenger…

Jadi… ya begitulah…

Intinya… semenjak 27 Agustus 2017, FCX dan pemerintah Indonesia, sepakat….

Pemerintah Indonesia boleh beli 51% saham…. Tapi harganya…. Belum DEAL…

Ibarat kata, lamaran sang perjaka dah diterima, tapi… urusan MAHARnya belum beres….

Hampir setahun ngurusin perjanjian, untuk menjawab pertanyaan,

“Berapa sih harga 51% saham PTFI itu ????”

Nah di 13 juli 2018 lalu muncul angka….

3.5 Milyar Dollar AS atau 55 Trilyun.

Tapi… HoA yang ditandatangani ini… belum SAH bro… karena uang 55 Trilyun itu, belum diterima ama FCX. Sesuai HoA, pemerintah punya waktu 2 bulan untuk ngumpulin duit dan transfer ke rekening FCX. Setelah urusan transfer beres, baru pemerintah punya saham 51% di PTFI….

Masalahnya… lagi-lagi….

Apakah pemerintah punya dana buat bayar 55 Trilyun itu ??????

Sepertinya ngga ada duit sebanyak itu……

Tapi… jangan salah…. pemerintah kan punya BUMN….

Namanya PT. Indonesia Asahan Alumunium (INALUM).

INALUM inilah yang DITUGASKAN buat beli 51% saham PTFI.

Secara sepintas… kalau yang beli BUMN ya otomatis 51% itu milik pemerintah dong… kan BUMN kepanjangan tangan negara… seluruh asset BUMN ya asset negara sebagai pemilik perusahaan….

Sampai disini memang benar…

Kalau INALUM dalam 2 bulan ini berhasil transfer duit 55 T ke FCX, maka 51% saham PTFI milik pemerintah….

Sayang seribu sayang… saudara-saudara….

Dari harga 3.5 Milyar Dollar AS itu, uang kas INALUM cuman ada 1.5 Milyar Dollar AS.

Budi Gunadi, Direktur Utama INALUM, dalam artikel Tirto.id menyebutkan akan ada 11 bank yang MENDUKUNG Inalum dalam proses divestasi ini….

Mendukung … berarti siap ngutangin… nilainya 2 Milyar Dollar AS, atau sekitar 28 Trilyun…

Jadi… INALUM kudu ngutang segede gaban, agar INDONESIA punya perusahaan tambang yang mengelola kekayaan tanah air kita…

Sedihnya lagi… INALUM harus berhutang kepada 11 bank… padahal bank milik negara hanya ada 4… Andai semua bank pemerintah terlibat, akan ada 7 bank milik swasta yang terlibat…

itu kalau MAndiri, BNI, BRI ama BTN ikut bergabung lho ya…. Coba lau bayangin… kalau yang ngutangin Bank Mandiri doang… berarti 10 bank swasta yang ngutangin INALUM…

Ketika ditanya, nama 11 bank yang mendukung divestasi saham ini, Budi (Dirut INALUM) enggan berkomentar.

Jadi kita masih menunggu….

Kepada siapakah INALUM harus berhutang untuk membeli 51% saham itu ?????

Tunggu saja ya… yang jelas… pasti ADA bank swasta, sesuai pernyataan Budi.

Apakah swasta ini swasta nasional atau asing ???????

Belum tahu juga…

Tapi coba deh mulai baca-baca, bank swasta yang besar-besar itu… mayoritas milik asing bro… Danamon dan Niaga lah contohnya…

Jadi… siap-siap aja ya jangan kaget lho. Ketika nanti ada kabar… 11 nama bank yang akan mendukung INALUM itu…. jangan pingsan kalau yang memberikan pinjaman adalah bank asing, atau bank swasta nasional milik asing, atau bank swasta nasional yang sahamnya mayoritas dikuasai asing…

Dari sisi ini… menurut saya… kita dirugikan… hidup negara kita ini seolah disokong utang…

ibarat kata, bagaikana seorang karyawan yang punya KPR, cicilan motor, kartu kredit ama angsuran koperasi…

Tapi…

Menurut teori ekonomi… hutang, asal dikelola dan dipergunakan untuk produksi itu baik…. Yang ga baik itu, jika utang digunakan untuk belanja  yang sifatnya konsumtif….

Kalau dari kacamata saat ini… apakah langkah INALUM berhutang, belum bisa dianggap sebagai aksi korporasi yang baik, atau buruk…

Selain itu, harga 55 Trilyun buat 51% saham PTFI juga belum bisa dikatakan mahal, pas, atau murah.

Mengapa ????

Karena harga saham itu, mengikuti kinerja perusahaan. Jika, kinerja PTFI itu moncer… maka nilai sahamnya bisa berkali-kali lipat naeknya… tapi… jika kinerja PTFI loyo… bisa jadi harga sahamnya anjlok….

Faktor apa sih yang paling berpengaruh terhadap kinerja PTFI…

Menurut saya ada 2

1. Cadangan tembaga dan emas di dalam tanah Grassberg
2. Permintaan pasar akan komoditas tembaga dan emas di pasar dunia

Poin 1, saya sih belum tahu ya… apakah tembaga ama emas masih banyak di dalam perut bumi papua… kalau cadangannya masih berjibun… Insya Allah negeri kita untung karena PTFI Insya Allah kinerjanya moncer…

Lha tapi kalau habis ditambang, dan cuman bisa berproduksi sampai 2041 aja ?????? mulai 2042 tambang Grasberg udah kosong…. Tembaga dan emas hanya kenangan ???? ya berarti kenikmatan itu cuman berumur 22 tahun…. Moga moga ya… emas ama tembaga di dalam Grasberg masih ada…. Sehingga nilai saham PTFI ga anjlok…

Tapi…

Masih ada poin 2…

Meski produksinya banyak…. Cadangan emas ama tembaga melimpah…. Tergantung kondisi pasar dunia bro… kalau ternyata dunia ga butuh tembaga, karena ada mineral lain yang bisa menggantikan fungsinya… maka amsyong lah perusahaan tembaga.. termasuk PTFI…

Atau harga emas dunia tiba-tiba anjlok karena semua negara punya cadangan emas yang besar… ya amsyong lah INALUM sebagai pemilik PTFI karena harga emas stagnan….

Inilah 2 poin yang membutuhkan pembuktian… apakah harga 55 Trilyun itu harga pas… kemahalan… atau justru harga yang murah…

Menurut Drajad Wibowo…. Ada yang unik dari perjanjian HoA yang di tandatangani hari ini….

51% saham akan menjadikan INALUM pemilik saham mayoritas di PTFI…

Tapi…

meski menjadi pemilik minoritas… yang mengendalikan operasional PTFI tetap FCX….

Jadi… ngga ada yang berubah dari sisi operasional PTFI. Tetap FCX yang punya kendali…

Drajat juga menambahkan, belum ada kejelasan mengenai pengelolaan isu lingkungan, dampak dari operasional tambang PTFI.

Sehingga, meski di satu sisi untung… jika produksi PTFI optimal… ada kerugian yang mengancam… yaitu kerusakan lingkungan…

Andaikan PTFI menjalankan operasinya tidak ramah lingkungan…. Maka kondisi alam Papua lah yang terancam… berapa nilai kerugiannya ???? Belum bisa dihitung dengan pasti…

Tapi…

Jangan maen-maen ama isu  lingkungan….

Produk Pulp & Paper asal Indonesia, sudah direkomendasikan untuk “tidak dibeli” oleh orang bule, karena bahan baku pulp&paper didapatkan dari pohon, yang menyebabkan hutan Kalimantan dan Sumatera gundul…

Semoga FCX amanah ya dalam mengelola PTFI sehingga mereka menambang tembaga dan emas di tanah kita dengan baik, sesuai prosedur, dan ramah lingkungan.

Dan semoga harga tembaga dari tahun ke tahun terus naik… ngga seperti batubara.. yang sempat melambung harganya… tapi akhirnya anjlok….

Kesimpulannya…

1. HoA ini belum memastikan kepemilikan 51% saham PTFI oleh pemerintah Indonesia

2. INALUM adalah BUMN, yang diharuskan untuk berhutang guna membeli 51% saham PTFI

3. Kendali operasional PTFI tetap ada di FCX

4. Apapun yang terjadi, urusan Freeport, tak hanya terkait kinerja 1 era kepemimpinan.

Ingat… Freeport ini hadir tahun 1967, ketika posisi kas negara kosong. Artinya negara kita ga punya duit buat membangun.

Makanya butuh investasi dari luar negeri.

Kok bisa ya di tahun 1967 negara kita ngga punya duit ????

Karena duitnya habis buat bangun sarana dan prasarana, misalnya menyukseskan Asian Games 1962, melengkapi armada tempur AU, dan biaya meredam aksi pemberontakan yang marak terjadi, semenjak penerapan demokrasi terpimpin. Uang negara juga habis karena harus mendukung Operasi Militer Ganyang Malaysia…

Makanya, setelah terjadi suksesi kepemimpinan,dari orde lama ke orde baru, diambil langkah kerjasama dengan asing…

Tapi, kok ya perjanjiannya kita cuman dapat bagian saham ga sampai 10%. Dan  kontraknya berlaku panjang bangeeetttt…..

rentetan inilah yang harus kita hadapi saat ini…. kalau memang nantinya PTFI sahamnya 51% milik Indonesia, ya sah-sah saja dianggap prestasi…. Karena memang itu prestasi periode pemerintahan yang sekarang….

Tapi ingat… 51% saham itu ngga gratis… INALUM harus memastikan bisa bayar duit utangan sebesar Rp.28T (belum termasuk bunga-jika ada).

Kalau gagal bayar, entah apa nasib BUMN itu…

Nilai asset INALUM itu sekitar 110 T, jika berhasil punya saham PTFI, maka asetnya nambah jadi 165 T, tapi dia punya utang sebesar 28T. sehingga rasio hutang terhadap asset total adalah 16.9% tapi dengan catatan utang INALUM buat beli saham PTFI tanpa bunga alias 0%….

mungkinkah bank memberi hutang tanpa bunga ?????? dan seberapa besar bunganya ???

Kita belum tahu…

Jadi intinya… kita ngga tahu, bagaimana kondisi ke depan… jadi… ngga usah ngoyo lah menggoreng isu divestasi saham ini…

yang pro.. silahkan menyebut ini sebagai sebuah prestasi pemerintah… karena memang pada kenyataannya, perjanjian divestasi ini akan mencetak sejarah….

Yang kontra… ya ga papa… karena memang ada resiko-resiko yang harus dihadapi selepas perjanjian HoA antara pemerintah dengan FCX… mengingatkan faktor resiko itu wajib kok… tapi… jangan lupa kasih solusinya bro… apa yang bisa dilakukan….

kalau saya…

cukup sekali nulis tetang Freeport… belum tentu dibaca juga kan….

Wallahu ‘alam bi shawab….

Author: Rizky Meirawan

Rizky Meirawan, adalah seorang pekerja media di salah satu stasiun televisi nasional, sekaligus pengajar di sebuah sekolah tinggi kesehatan di daerah Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Di waktu senggangnya, Rizky Meirawan, aktif menulis di media sosial dan internet untuk berbagi wawasan dan pengetahuan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *